Puluhan Karyawan PT Arli Labora Utama Latimojong Protes Ongkos Jalan dan Lembur

Berita, Daerah79 Dilihat

JALURTENGAH.COM | LUWU – Puluhan karyawan PT Arlie Labora Utama (ALU) di Kantor, Kecamatan Latimojong, menggelar diskusi langsung dengan pihak manajemen. Menuntut biaya transportasi bagi pekerja yang tidak tinggal di mess perusahaan, serta penyesuaian perhitungan gaji kerja di tanggal merah, termasuk hari Minggu, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Tuntutan ini diajukan karena jarak tempuh kerja yang jauh kerap merusak kendaraan pribadi dan kebijakan gaji lembur yang dianggap tak sesuai aturan.

Tuntutan ini muncul dari kondisi yang, menurut karyawan, sudah lama membebani. “Jarak dari rumah ke Area itu jauh. Kendaraan pribadi jadi cepat rusak. Kami merasa wajar jika perusahaan memberi biaya transport,” kata salah satu karyawan kepada Awak media, Kamis 14/9/8/2025

Masalah lain adalah soal gaji di hari libur. Sistem perhitungan lembur di tanggal merah dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Hari libur nasional atau Minggu seharusnya dibayar sesuai ketentuan, bukan dianggap jam kerja biasa,” ujar karyawan lain

Dalam pertemuan itu, pihak manajemen ALU menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi karyawan dengan menyampaikan ke manajemen pusat. “Kami akan bawa ini dalam rapat manajemen. Hasilnya akan kami sampaikan dalam dua minggu ke depan,” kata staf manajemen.

Bagi para pekerja, dua minggu itu terasa seperti ujian kesabaran. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih berpihak, apalagi di tengah meningkatnya biaya hidup dan jarak tempuh yang menguras tenaga serta kendaraan.

Persoalan biaya transportasi dan pembayaran lembur di sektor tambang dan konstruksi kerap menjadi sumber gesekan antara pekerja dan perusahaan. Dalam banyak kasus, keputusan manajemen pusat menjadi penentu, namun tak jarang tuntutan pekerja hanya berakhir di meja diskusi tanpa tindak lanjut konkret.

Kini, di Latimojong, puluhan karyawan ALU menunggu. Bukan sekadar menunggu jawaban, tapi menanti apakah suara mereka akan diakui dan diubah menjadi kebijakan yang adil.